Bentuk Kepedulian, Anak Desa Menuntut Perbaikan Sistem

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan tujuan nawacita poin ketiga “ Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan” dan juga otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya, maupun

Lahirnya undang – undang desa merupakan hal yang patut kita syukuri bersama. Dengan hadirnya undang – undang desa merupakan bukti komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan agar tidak hanya terpusat di kota – kota besar. Sebuah konsep brillian dimana konsep undang – undang desa merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap warganya yang berada di pedesaan, perbatasan dan daerah – daerah terpencil. Hal Ini juga merupakan bukti kepercayaan Pemerintah terhadap warganya yang ada di pedesaan untuk menentukan dan melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang meraka miliki, dimana setiap desa memiliki potensi dan permasalahan yang tidak sama.

Sebuah gagasan yang indah brilian tidak akan ada artinya tanpa eksekusi yang indah pula. Sudah hampir tiga tahun Undang – undang desa lahir masih banyak permasalahan yang ditimbulkan khususnya di tingkat bawah /  desa sebagai ujung tombak eksekutor dari undang – undang ini. Pemerintah pusat terlampau menganggap mudah implementasi dari dana desa di tingkat bawah. Belum lagi kucuran dana desa meningkatkan tendensi korupsi di lingkup pemegang kuasa pengelolaan desa.

Dalam prakteknya, Pengelolaan dana desa yang diataur dalam Pemen no 113 tahun 2014 memunculkan banyak kelemahan. Kelemahan yang justru membuat efektivitas pengelolaan dana desa tidak sesuai harapan. Anggaran 60 Triliun di tahun 2016, 70 Triliun di tahun ini justru akan menjadi riskan jika tidak dibarengi dengan SDM yang berkualitas di tingkat desa.

Berdasarkan pengalaman dan hasil jalan –jalan di wilayah desa tempat saya tinggal. Masih banyak Kepala desa dan perangkat yang tidak paham roadmap arah pembangunan yang diinginkan oleh kementrian desa.Kedudukan perangkat dan mekanisme pengelolaan juga masih carut – marut tanpa arah pembangunan yang jelas. Sungguh riskan melihat kondisi seperti ini jika melihat betapa fantastis dana yang dikucurkan. Beberapa catatan yang muncul di desa kami antara lain :

  1. Egoisme kepala desa dan perangkat desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa (PKPKD). Kepala desa dan perangkat leih banyak bermain dan serampangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa, Pihak desa kurang mampu mengefektifkan kerja tim (Team Building) dalam memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan melaksanaan APBDes dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa.
  2. Kedua, Ketidakpahaman regulasi dan kebijakan pengelolaan dana desa. Banyak desa di wilayah kami yang tidak paham substansi, aturan, mekanisme kebutuhan desa dalam penerapan Undang undang desa. Sehingga pemahaman pengeloaan dana desa hanya seputar pengajuan pencairan dana desa, perumusan alokasi dana desa, dan pelaporan administratif. Pemerintah desa tidak memahami substansi dana desa sebagai penguatan fungsi dan kinerja pemerintahan desa dan serangkaian program pemberdayaan masyarakat sebagai bukti Negara hadir di tengah warga desa. Salah satu contoh bagaimana ditengah Kementrian Desa sedang giat – giatnya mencanangkan gerakan one village one product, maupun konsep BUMDES dan BUMADES. Di desa kami seakan masih jalan ditempat dan hanya masih fokus pada pembangunan fisik berupa infrastruktur.
  3. Ketiga, Lemahnya pengawasan public. Dalam eksekusinya banyak ditemukan praktek kecurangan dan tendensi penyimpangan. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya pengawasan publik. Masyarakat desa belum memiliki kesadaran pengawasan anggaran desa, Standar melek anggaran masyarakat desa masih rendah sehingga tidak mengerti bahwa desa mereka memiliki alokasi dana yang besar yang seharusnya cukup untuk menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pihak desa pun entah karena tidak paham atau memang disangaja justru tidak menunjukan proses transparansi kepada warganya sesuai dengan Undang Undang desa dimana Pemerintah Desa wajib memberikan akses keterbuakaan informasi dan transparansi mengenai anggaran.Mengenai keterbukaan informasi dan transparansi anggaran bisa melalui cara – cara (a) Memasang banner APBDes di tempat – tempat strategis / area publik. (b) Membuat website dengan domain desa.id sebagai sarana informasi dan salah satu bentuk keterbukaan informas. (c) Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Infografis)
  4. Keempat, Pemerintah desa justru mengesampingkan hadirnya teknologi yang ada saat ini. Di era sekarang, peran teknologi sudah tidak dapat terpisahkan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dapat kita lihat bagaimana Jakarta dengan Jakarta Smart City dan E-Budgeting, Banyuwangi dengan 1000 titik hotspot dan membangun ekonomi digital. Peran teknologi dalam pembangunan desa digagas oleh salah satu anggota DPR F-PDIP yang juga aktivis desa Budiman Sujatmiko

https://www.merdeka.com/peristiwa/teknologi-dianggap-berperan-penting-guna-pembangunan-desa.html

Dengan ini saya pribadi sebagai waga desa menuntut untuk perbaikan sistem dan kualitas SDM yang ada di desa guna mewujudkan apa yang benar – benar diinginkan oleh Negara dengan hadirnya Undang – Undang Desa yang juga disertai dengan dana fantastis. Harapan saya dengan hadirnya UU Desa dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa agar bisa hidup sejahtera.

Tugas mengawal Undang – undang desa bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum. Semua elemen warga masyarakat di desa harus turut serta bersinergi bersama aparat penegak hokum untuk melakukan pengawasan, supervisi, monitoring serta melakukan tindakan – tindakan preventif sesuai kebutuhan. Dana desa mesti membawa perubahan positif. Mari Kita Kawal Bersama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s