Bertentangan Dengan Demokrasi, Pilkada Melalui DPRD Harus Ditolak

Rancangan Undang – undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pilkada) saat ini tengah dibahas di Kemendagri dan DPR. Panja RUU Pilkada DPR yang saat ini sedang menggodok RUU ini dihadapkan dalam 3 opsi yang menjadi pro dan kontra antar fraksi di DPR. Opsi pertama, pasangan Gubernur , Walikota dan Bupati dipilih langsung seperti sekarang. Dalam opsi ini fraksi yang mendukung adalah PDIP, Hanura, PKB. Opsi kedua, Pasangan Gubernur , Walikota dan Bupati dipilih oleh DPRD didukung oleh Fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS dan Gerindra. Opsi ketiga, Gubernur dipilih langsung namun Bupati dan Walikota dipilih oleh DPRD.

Bagaimana jika kelak nanti RUU Pilkada ini benar – benar disahkan dan memutuskan bahwa kepala daerah akan dipilih oleh DPRD dan tidak dipilih langsung oleh rakyat. Bukankah instrumen politik yang digunakan dengan basis penentuan di tingkat legislatif telah benar – benar membawa demokrasi kita mengalami kemunduran. Suatu kemunduran yang sangat drastis mengingat hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara secara otomatis akan sirna dengan diberlakukannya RUU ini.

Menarik melihat alasan dari para legislator yang tergabung dalam fraksi yang kebanyakan dari koalisi merah putih terhadap disahkannya RUU Pilkada dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Alasan penghematan anggaran dan banyaknya praktik politik uang menjadi alasan yang paling sering dilontarkan oleh fraksi yang pro tersebut. Lantas apakah alasan tersebut bisa diterima begitu saja sehingga harus mengorbankan hak – hak konstitusional setiap warga Negara ?.

Persoalannya, elit legislatif kita selama ini justru yang paling sering terlibat dalam sarana praktik poltik transaksional dengan melibatkan dana fantastis untuk menentukan arah keputusannya. Inilah yang akan kita takutkan jika nantinya kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan hanya diwakili oleh DPRD. Jika sudah demikian, apakah ada jaminan jika proses pemilihan di tingkat legislatif akan memberikan kualitas pemimpin daerah yang akan dipilihnya. Bukankah instrument politik tersebut hanya akan menjadi muatan kepentingan dari segelintir politisi yang ada di DPRD.

Ada yang hendak memperkosa demokrasi kita dengan berusaha membawa Indonesia kembali ke zaman orde baru dimana hak rakyat untuk memilih pemimpinnya tidak didapatkan secara sempurna. Mereka yang pro terhadap RUU ini baru saja maju selangkah untuk membawa reformasi Indonesia ke jurang kegagalan. Reformasi yang kita peroleh tidak dengan mudah ini salah satunya mengamanatkan bahwa demokrasi harus berjalan di negeri ini.Tentu saja masuk didalamnya perekrutan pemimpin di daerah harus dilaksanakan secara demokratis dengan mekanisme jujur dan adil.

Alasan yang paling masuk akan untuk menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD salah satunya adalah anggota DPR dan DPRD memang mewakili rakyat dalam tugasnya, namun tidakselamanya keputusan dan kebijakan yang mereka lakukan mencerminkan kehendak rakyat. Jadi sangat mungkin jika kepala daerah hasil pilihan DPRD itu sama sekali bukan yang diinginkan oleh rakyat dan kehendak rakyat.

Seperti yang kita lihat sekarang, apakah manuver politik dari kubu fraksi yang mendukung RUU ini merupakan keinginan dari sebagian besar rakyat Indonesia. Saya sangat yakin jika kebanyakan rakyat Indonesia masih “sehat” dengan mengatakan tegas menolak RUU ini. Saya pribadi melihat jika manuver politik yang dilakukan oleh sebagian fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih ini adalah bentuk politik pragmatis sisa – sisa dari pilpres juli lalu karena hasil pilpres masih belum bisa diterima dengan legowo oleh pihak koalisi merah putih.

Melihat pertimbangan – pertimbangan yang ada, tentunya saya dengan tegas menolak proses pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Karena tidak dapat memberi jaminan kualitas pemimpin dan membuka celah terjadinya politik transaksional di DPRD. Selain itu instrument ini juga akan menimbulkan kemunduran demokrasi Indonesia dengan mengatasnamakan keterwakilan oleh DPRD. Bukankah selama ini kemewahan, kesejahteraan, kemakmuran sudah diwakilkan kepada mereka para wakil rakyat. Sementara kita sebagai rakyat hanya tersisa kemiskinan dan nestapa. Lantas jika harus mengatasnamakan penghematan anggaran seharusnya anggota DPR kita lebih bijak menyikapinya misalkan dengan pembatasan dana kampanye dll. Yang terpenting jangan menggunakan alasan – alasan yang hanya mementingkan kepentingan segelintir manusia untuk menghilangkan hak konstitusional warga Indonesia dengan mengatasnamakan suara rakyat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s