Peran Guru Dalam Pendidikan Kritis Generasi Muda

Pendidikan, sebuah kebutuhan premier bagi sebuah Negara yang bercita – cita besar. Pendidikan ibarat angin segar yang akan membawa serpihan – serpihan daun harapan bagi keberlangsungan bangsa dalam menapaki semakin ketatnya persaingan global. Ditengah persaingan yang begitu ketat di segala bidang , berbekal pendidikan yang berkualitas, cita – cita bangsa yang awalnya hanya sekedar mimpi tentu tidak akan sulit untuk diraih oleh siapapun termasuk Indonesia.

Dengan pendidikan yang berkualitas maka akan melahirkan sumber saya manusia yang berkualitas pula. Kesejahteraan, Kemakmuran, Keadilan dan kedaulatan negeri ini hanya akan menjadi sebuah fatamorgana di gurun pasir tanpa adanya sumber daya manusia berkualitas yang mampu mewujudkan itu semua. Sumber daya alam yang besar dan keberagaman hasil pertanian hanya akan menjadi omong kosong tanpa adanya aspek intelektual manusia untuk mengelolanya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa elemen sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting bagi kesuksesan melaksanakan cita – cita sebuah bangsa kedepannya.
Continue reading

Advertisements

Tantangan Menjadi Guru di Era Milenial

Milenial, sebuah kata  yang mendefinisikan generasi muda yang lahir di era tahun 1980 – 2000an. Saat ini istilah milenial cukup berkembang di masyarakat. Banyak warganet yang sering menyebut istilah ini dalam cuitan – cuitannya di media social.

Perbedaan generasi milenial dengan generasi sebelumnya adalah mereka berkembang dan tumbuh besar di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Mau tidak mau pengaruh teknologi jelas berdampak terhadap pembentukan karakter, sikap dan gaya hidup bagi generasi ini. Kehidupan mereka tidak akan bisa lepas dari penggunaan teknologi dalam kehidupannya.

Perkembangan teknologi tidak akan bisa dipisahkan dengan generasi milenial. Generasi milenial hadir karena adanya perkembangan teknologi. Berbagai macam gadget seakan menjadi kebutuhan bagi generasi ini untuk menunjang berbagai macam kegiatan sehari – hari.  Pernahkah anda lupa membawa Handphone ketika berpergian ? lalu apa yang anda lakukan. Tidak sedikit dari mereka yang pasti akan pulang untuk mengambil handphone karena galau tidak bisa update status di media social.
Continue reading

Dilemahkan Gerombolan Buaya, Cicak Harus Melawan

Hak Angket DPR, Apa Istimewanya dengan kata – kata tersebut sehingga beberapa pekan ini istilah tersebut hampir selalu menghiasi media di tanah air baik media cetak, eletronik maupun media sosial. Lalu apa yang dimaksud dengan Hak Angket ? Jika Mengacu pada Definisi, Hak angket DPR adalah sebuah hak yang dimili oleh DPR yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang – undang dalam kebijakan pemerintah berkaitan dengan hak penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan ketentuan perundang – undangan. Merujuk kepada Undang – undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD bahwa hak angket minimal diusulkan oleh 50 anggota yang terdiri lebih dari satu fraksi.

Masih banyak masyarakat yang dibuat bingung dengan apalagi yang diperbuat oleh para pejabat di negeri kita khususnya DPR. Ditengah ketidak pastian hidup karena mencari uang semakin sulit, belum lagi dengan kenaikan tarif dasar listrik yang dirasa cukup memberatkan, lagi – lagi rakyat justru malah disuguhi tontonan omong kosong oleh anggota DPR yang secara konstitusi adalah wakil kita.

Kembali ke ruang lingkup tentang DPR sebagai lembaga legislatif negara yang melakukan hak angket terhadap KPK sebagai pelaksana undang – undang. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan saya sebagai rakyat adalah apa yang menjadi dasar DPR untuk melakukan hak angket ? Apakah KPK sebagai pelaksana undang – undang melakukan tindakan hukum yang fatal ?. Hak angket yang tidak didasari dengan latar belakang yang kuat pasti akan “ejakulasi dini” atau “anti klimaks” pada penerapannya.
Continue reading

Bentuk Kepedulian, Anak Desa Menuntut Perbaikan Sistem

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan tujuan nawacita poin ketiga “ Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan” dan juga otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya, maupun

Lahirnya undang – undang desa merupakan hal yang patut kita syukuri bersama. Dengan hadirnya undang – undang desa merupakan bukti komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan agar tidak hanya terpusat di kota – kota besar. Sebuah konsep brillian dimana konsep undang – undang desa merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap warganya yang berada di pedesaan, perbatasan dan daerah – daerah terpencil. Hal Ini juga merupakan bukti kepercayaan Pemerintah terhadap warganya yang ada di pedesaan untuk menentukan dan melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang meraka miliki, dimana setiap desa memiliki potensi dan permasalahan yang tidak sama.

Sebuah gagasan yang indah brilian tidak akan ada artinya tanpa eksekusi yang indah pula. Sudah hampir tiga tahun Undang – undang desa lahir masih banyak permasalahan yang ditimbulkan khususnya di tingkat bawah /  desa sebagai ujung tombak eksekutor dari undang – undang ini. Pemerintah pusat terlampau menganggap mudah implementasi dari dana desa di tingkat bawah. Belum lagi kucuran dana desa meningkatkan tendensi korupsi di lingkup pemegang kuasa pengelolaan desa.

Continue reading

Bertentangan Dengan Demokrasi, Pilkada Melalui DPRD Harus Ditolak

Rancangan Undang – undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pilkada) saat ini tengah dibahas di Kemendagri dan DPR. Panja RUU Pilkada DPR yang saat ini sedang menggodok RUU ini dihadapkan dalam 3 opsi yang menjadi pro dan kontra antar fraksi di DPR. Opsi pertama, pasangan Gubernur , Walikota dan Bupati dipilih langsung seperti sekarang. Dalam opsi ini fraksi yang mendukung adalah PDIP, Hanura, PKB. Opsi kedua, Pasangan Gubernur , Walikota dan Bupati dipilih oleh DPRD didukung oleh Fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS dan Gerindra. Opsi ketiga, Gubernur dipilih langsung namun Bupati dan Walikota dipilih oleh DPRD.

Bagaimana jika kelak nanti RUU Pilkada ini benar – benar disahkan dan memutuskan bahwa kepala daerah akan dipilih oleh DPRD dan tidak dipilih langsung oleh rakyat. Bukankah instrumen politik yang digunakan dengan basis penentuan di tingkat legislatif telah benar – benar membawa demokrasi kita mengalami kemunduran. Suatu kemunduran yang sangat drastis mengingat hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara secara otomatis akan sirna dengan diberlakukannya RUU ini.

Menarik melihat alasan dari para legislator yang tergabung dalam fraksi yang kebanyakan dari koalisi merah putih terhadap disahkannya RUU Pilkada dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Alasan penghematan anggaran dan banyaknya praktik politik uang menjadi alasan yang paling sering dilontarkan oleh fraksi yang pro tersebut. Lantas apakah alasan tersebut bisa diterima begitu saja sehingga harus mengorbankan hak – hak konstitusional setiap warga Negara ?.
Continue reading

Alasan Saya Memilih Jokowi-JK dan Tidak Memilih Prabowo-Hatta

Pemilu presiden sudah berakhir beberapa hari yang lalu. Meskipun kedua pasang calon presiden sama – sama mengklaim menjadi pemenang, namun keduanya harus bersabar hingga KPU mengumumkan siapakah yang benar – benar menjadi pemenang pemilihan presiden versi real count yang sudah ditentukan oleh KPU pada tanggal 22 juli mendatang.

Ini adalah pilpres pertama yang saya ikuti dan itu membuat saya benar – benar antusias menyambut pesta demokrasi kali ini. Ketika sudah ditentukan bahwa capres yang bertarung dalam pilpres kali ini adalah 2 pasang capres yakni Prabowo – Hatta dan Jokowi – JK maka saya dengan mudah sudah mendapatkan pilihan mana capres yang akan saya pilih untuk memimpin Indonesia 5 tahun kedepan. Dan Capres pilihan saya jatuh pada pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK

Sangat tidak sulit untuk memilih dari dua pasang calon tersebut. Memilih presiden bukanlah memilih sosok sempurna yang akan kita beri amanat untuk memimpin Indonesia. Bagi saya memilih Presiden adalah memilih sosok ideal dan terbaik diantara kedua pasang calon yang maju dalam pilpres kali ini. Dan alasan mengapa saya memilih Jokowi dan tidak memilih Prabowo sangat simple. Berikut ini alasannya :
Continue reading

Sudah Saatnya Merubah Pemilih Kategori “Yang Polos Dapat Kaos Yang Cerdas Dapat Beras”

Tahun ini rakyat Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi. Di tahun ini pula rakyat Indonesia akan punya Presiden baru. Seperti diketahui bersama bahwa Presiden SBY tidak akan mencalonkan kembali karena telah memimpin sebanyak dua periode. Tidak hanya menentukan Presiden, tahun ini rakyat juga akan memilah – milah siapakah yang layak ataupun tidak layak untuk menjadi wakil mereka di legislatif.

Dengan sistem pemilihan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat, tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi kita karena bisa memilih sesuai pilihan kita sendiri siapa saja yang berhak menjadi wakil kita di DPR. Namun yang harus ditegaskan disini adalah adalah jangan sampai kita memilih orang yang salah untuk menjadi wakil kita nanti. Kami sebagai rakyat tidak ingin orang yang duduk di DPR kelak adalah orang – orang yang terpilih berdasarkan pilihan dari orang yang asal pilih.

Namun ada fenomena menarik yang sepertinya sudah menjadi realita di masyarakat. Rakyat lebih bersimpati terhadap calon yang memberikan sesuatu kepada rakyat baik kaos, kalender, bahkan uang dan sembako. Fenomena seperti ini mungkin potret wajah pemilih kita kebanyakan. Kami menyebutnya dengan fenomena “Yang polos dapat kaos, yang cerdas dapat beras”.
Continue reading